Pemerintah Australia telah mengajukan gugatan terhadap platform perpesanan Telegram, menuduhnya gagal menghapus konten teroris dari layanannya. Tindakan hukum ini, yang diumumkan oleh otoritas Australia, menandai eskalasi terbaru dalam upaya negara tersebut untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi atas materi berbahaya di platform mereka.
Apa yang dituduhkan dalam gugatan
Menurut pengaduan, Telegram tidak bertindak secara memadai terhadap permintaan penghapusan konten yang mempromosikan atau mengagungkan terorisme. Gugatan tersebut mengklaim bahwa upaya moderasi platform ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Australia. Contoh spesifik dari konten yang dimaksud tidak dirinci dalam pengajuan awal, tetapi kasus ini berfokus pada kewajiban Telegram untuk menghapus materi yang dapat menghasut kekerasan atau merekrut untuk kelompok ekstremis.
Telegram, yang dikenal dengan enkripsi kuat dan fitur privasinya, telah lama menghadapi kritik dari pemerintah di seluruh dunia karena pendekatan lepas tangannya terhadap moderasi konten. Perusahaan sebelumnya berargumen bahwa mereka tidak dapat memantau obrolan pribadi karena enkripsi, tetapi otoritas Australia berpendapat bahwa platform memiliki tanggung jawab untuk bertindak terhadap saluran dan grup publik yang dilaporkan.
Mengapa kasus ini penting
Gugatan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh regulator Australia terhadap perusahaan teknologi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut telah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan platform untuk segera menghapus konten ekstremis kekerasan atau menghadapi denda. Kasus serupa telah diajukan terhadap perusahaan media sosial lainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Telegram menjadi sasaran di Australia.
Hasilnya dapat menjadi preseden bagi bagaimana aplikasi perpesanan terenkripsi diperlakukan di bawah hukum Australia. Jika pemerintah menang, Telegram mungkin dipaksa untuk menerapkan moderasi konten yang lebih agresif, yang berpotensi melemahkan janji enkripsinya. Jika Telegram menang, hal itu dapat mendorong platform lain untuk menolak permintaan penghapusan dari pemerintah.
Apa yang terjadi selanjutnya
Kasus ini kini berada di hadapan Pengadilan Federal Australia. Belum ada tanggal sidang yang ditetapkan. Telegram belum memberikan tanggapan publik terhadap gugatan tersebut. Tim hukum perusahaan diperkirakan akan mengajukan pembelaan dalam beberapa minggu mendatang. Untuk saat ini, layanan tetap beroperasi penuh di Australia, dan pengguna belum melaporkan gangguan apa pun.
