CLARITY Act telah lolos di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 Juli 2025, membawa kerangka regulasi cryptocurrency selangkah lebih dekat menjadi undang-undang. RUU ini sebelumnya telah disetujui oleh Komite Perbankan Senat, dan pemungutan suara penuh di Senat dapat dilakukan pada musim panas ini. Gedung Putih sebelumnya menargetkan pengesahan akhir pada 4 Juli, namun tenggat waktu tersebut terlewat karena pemungutan suara di DPR baru terjadi kemudian.
Apa yang Dilakukan CLARITY Act
Undang-undang ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana aset digital diklasifikasikan dan diatur, terutama untuk token yang mungkin dianggap sebagai sekuritas atau komoditas. Kelolosannya di DPR menandai kemajuan terjauh RUU ini di Kongres, setelah bertahun-tahun perdebatan mengenai pengawasan kripto. Para pendukung mengatakan bahwa ini akan memberikan kepastian hukum bagi proyek seperti XRP, yang selama ini menghadapi ambiguitas regulasi.
Jadwal Gedung Putih
Pemerintahan Presiden Biden sebelumnya mendorong agar CLARITY Act disahkan pada 4 Juli, namun pemungutan suara di DPR terjadi hampir dua minggu kemudian. Kini fokus beralih ke Senat, di mana RUU ini telah lolos dari Komite Perbankan. Pemungutan suara di lantai Senat sebelum reses Agustus dimungkinkan, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan.
Prediksi Model untuk XRP
Sebuah model harga yang dibangun berdasarkan teori kuantitas uang — MV=PQ — memproyeksikan bahwa XRP dapat mencapai minimum $50 jika berhasil menguasai sebagian kecil dari penyelesaian tunai lintas batas setelah CLARITY Act disahkan. Model ini mengasumsikan volume tahunan sebesar $15 triliun, dengan 6 miliar XRP sebagai basis moneter produktif dan kecepatan peredaran sebesar 50. Di bawah skenario "Integrasi Penuh" yang lebih agresif, kerangka yang sama menunjukkan harga XRP antara $700 dan $1.400.
Model ini juga mencakup "Kasus Dasar Struktural" yang memperhitungkan kompresi pasokan. Dalam versi itu, persyaratan margin derivatif mengunci 20% dari float produktif, mengurangi XRP yang tersedia dari 6 miliar menjadi sekitar 4,8 miliar. Pasokan yang lebih ketat ini akan memperkuat pergerakan harga jika permintaan meningkat.
Proyeksi ini masih bersifat hipotetis, terkait dengan pengesahan CLARITY Act dan adopsi nyata oleh lembaga keuangan. Belum ada data dunia nyata yang memvalidasi asumsi model tersebut.
Nasib RUU kini bergantung pada pemungutan suara penuh di Senat. Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat akhir musim panas, namun belum ada tanggal yang dijadwalkan.
