Hakim Rachel P. Kovner menolak klaim dari sembilan pihak yang mengaku sebagai korban penipuan yang berupaya menentang perampasan sekitar 127.271 Bitcoin. Melalui penetapan tertanggal 25 September, ia memutuskan bahwa tidak satu pun dari mereka memenuhi ambang batas hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Pengadilan menyatakan seluruh pemohon tidak memiliki legal standing berdasarkan Article III, yang berarti mereka tidak dapat membuktikan hak kepemilikan konkret atas koin-koin yang disita. Kasus pidana ini sendiri merupakan gugatan perampasan aset perdata (civil forfeiture) yang diajukan DOJ pada 14 Oktober 2025, terkait dugaan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan Prince Holding Group serta ketuanya, Chen Zhi.
Dua klaim tepat waktu, tujuh terlambat, semuanya gugur sejak awal
Kovner menolak klaim tepat waktu yang diajukan Ath Leepinyo dan Connie Wilson, serta menolak permohonan izin keterlambatan pengajuan bagi tujuh pihak lainnya. Pengadilan menilai bahwa dugaan penipuan yang diajukan pemohon paling banter hanya menempatkan mereka sebagai kreditur konkuren (general unsecured creditors) tanpa jaminan — bukan pemilik dari Bitcoin tersebut. Perbedaan ini sangat mendasar. Secara teoritis, constructive trust dapat memberi pemohon hak kepemilikan setara (equitable ownership interest) dan legal standing, sebagaimana diakui Kovner dalam penetapannya, namun tidak satu pun dari kesembilan pihak tersebut dapat membuktikan kaitan yang masuk akal antara dana mereka dan koin spesifik yang kini disita pemerintah.
Satu pemohon bersandar pada dugaan penyelidik
Lawrence D. Van Dyn Hoven berargumen bahwa aset kripto miliknya yang dicuri merupakan bagian dari sitaan tersebut, mengutip dugaan seorang penyelidik terkait hal itu. Kovner tidak sependapat. Berkas yang diajukan pemohon, menurut hakim, tidak menyertakan fakta pendukung yang menjelaskan mengapa dugaan tersebut dapat dipertahankan. Ini adalah jenis klaim yang terdengar konkret sampai Anda meminta bukti rekam jejak dokumen di baliknya.
Apa yang tidak diputuskan dalam penetapan ini
Penetapan tertanggal 25 September tersebut hanya menyelesaikan persoalan kedudukan hukum (standing) kesembilan pemohon. Penetapan ini tidak memfinalisasi perampasan aset ataupun memindahkan aset apa pun ke dana cadangan. Pemerintah masih harus memenangkan gugatan perampasan aset tersebut, dan itulah titik penentu segalanya.
Remisi menjadi satu-satunya pintu yang tersisa
Jika pemerintah berhasil merampas Bitcoin tersebut, para korban dapat mengajukan permohonan remisi kepada DOJ — suatu proses diskresioner yang memungkinkan mereka memperoleh pemulihan kerugian dari aset yang dirampas meskipun tanpa kepemilikan langsung saat ini. Ketentuannya sangat spesifik. Berdasarkan 28 CFR 9.8, pemohon harus mendokumentasikan kerugian finansial yang timbul secara langsung akibat tindak pidana yang mendasari perampasan atau tindak pidana terkait. Mereka juga harus memenuhi syarat kelayakan lainnya: tidak ikut serta secara sadar atau mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut, tidak sengaja menutup mata (no willful blindness), belum pernah menerima kompensasi sebelumnya, dan tidak memiliki aset alternatif yang wajar untuk pemulihan kerugian. Apabila aset yang dirampas tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh permohonan secara penuh, korban yang terverifikasi akan menerima pembagian secara proporsional, yang dibatasi hingga nilai bagian masing-masing korban dari hasil bersih perampasan terkait.
Langkah konkret berikutnya adalah jalannya proses gugatan perampasan itu sendiri. Sebelum pemerintah memenangkan gugatan tersebut, permohonan remisi belum memiliki sumber dana pemulihan — dan 127.271 Bitcoin tersebut tetap berada di tempatnya saat ini.
