Lebih dari 160 mantan pejabat keamanan nasional, intelijen, dan penegak hukum AS minggu ini mendesak Senat untuk mengesahkan Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity Act) — dikenal sebagai CLARITY Act — dengan menempatkan undang-undang tersebut sebagai peningkatan keamanan nasional, bukan sekadar bantuan bagi industri kripto. Surat yang diorganisir oleh Blockchain Association ini memberikan kredibilitas bipartisan yang kuat bagi RUU yang telah lama tertahan di Capitol Hill.
Siapa yang menandatangani
Para penandatangan termasuk mantan direktur CIA dan FBI, mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security), serta jenderal dan laksamana purnawirawan. Argumen kolektif mereka: aturan yang jelas untuk aset digital akan membantu otoritas melacak keuangan ilegal, memperkuat penegakan sanksi, dan mengurangi celah regulasi yang dieksploitasi oleh lawan asing. Surat tersebut tidak ragu-ragu — mereka menggambarkan ambiguitas regulasi sebagai kerentanan.
Mengapa pembingkaian keamanan nasional penting
Dengan menjauh dari argumen industri, para penandatangan bertujuan menggeser perdebatan. CLARITY Act sebelumnya lebih banyak disajikan sebagai RUU struktur pasar. Surat ini membingkainya ulang sebagai alat bagi lembaga penegak hukum dan intelijen untuk bekerja lebih baik. Waktu pengiriman surat ini penting. Dengan Senat yang sedang mempertimbangkan beberapa RUU kripto dalam sesi ini, argumen keamanan-pertama dapat memecah kebuntuan.
Apa yang terjadi selanjutnya
Komite Perbankan Senat belum menjadwalkan markup untuk CLARITY Act. Surat ini memberikan tekanan dari pihak yang tak terduga — orang-orang yang menghabiskan karier memburu teroris dan mata-mata, bukan bertransaksi blockchain. Apakah itu cukup untuk menggerakkan dinamika masih menjadi pertanyaan terbuka. Anggota parlemen akan kembali dari masa reses minggu depan.
