Sebuah jajak pendapat baru yang dirilis minggu ini menemukan bahwa 52% pemilih mendukung CLARITY Act setelah meninjau ringkasan kebijakan RUU tersebut. Hanya 11% yang menentangnya, sementara sisanya belum memutuskan atau tidak memiliki pendapat. Survei yang dilakukan oleh firma jajak pendapat independen juga mengungkapkan bahwa 70% pemilih percaya Amerika Serikat seharusnya sudah mengesahkan undang-undang kripto yang jelas.
Bagaimana jajak pendapat dilakukan
Responden diperlihatkan ringkasan satu halaman dari CLARITY Act — sebuah RUU yang bertujuan untuk mendefinisikan aset digital mana yang merupakan sekuritas dan mana yang merupakan komoditas, serta memberikan pengawasan yang lebih besar kepada Commodity Futures Trading Commission atas pasar kripto spot. Setelah membaca ringkasan, 52% mengatakan mereka mendukung undang-undang tersebut, 11% mengatakan mereka menentangnya, dan 37% mengatakan mereka tidak yakin atau tidak memiliki posisi.
Angka 70% tentang urgensi legislatif yang lebih luas sangat mencolok. Ini menunjukkan keinginan kuat pemilih agar Kongres bertindak, meskipun banyak yang belum menentukan detail RUU tertentu.
Apa yang diinginkan pemilih dari undang-undang kripto
Jajak pendapat tidak mendalami secara tepat apa yang pemikirkan pemilih tentang bagaimana undang-undang seharusnya. Namun, 70% yang mengatakan AS sudah terlambat untuk aturan yang jelas bukanlah kelompok pinggiran — mereka mewakili spektrum luas pemilih. Temuan ini muncul saat CLARITY Act bergerak melalui komite, dengan sesi penandaan dijadwalkan akhir bulan ini.
Pendukung RUU telah menunjuk jajak pendapat sebagai bukti bahwa publik menginginkan kepastian. Namun, kritikus berpendapat bahwa ringkasan satu halaman tidak dapat menangkap kompleksitas RUU, dan dukungan bisa melembeg setelah pemilih tahu lebih banyak tentang trade-off-nya.
Apa yang selanjutnya
Komite Jasa Keuangan DPR dijadwalkan membahas CLARITY Act pada 18 Mei. Amandemen diperkirakan akan muncul, terutama terkait bagaimana RUU memperlakukan proyek keuangan terdesentralisasi. Jajak pendapat menunjukkan bahwa anggota parlemen memiliki opini publik di pihak mereka — setidaknya untuk saat ini.
Apakah itu akan berujung pada pemungutan suara di lantai DPR sebelum pemilu paruh waktu November adalah pertanyaan lain. 70% yang menginginkan tindakan mungkin mendapatkan keinginan mereka, tetapi 52% yang mendukung RUU spesifik ini bisa berubah seiring perdebatan yang semakin keras.
