Majelis rendah Polandia pada hari Jumat memberikan suara untuk menyetujui rancangan undang-undang (RUU) regulasi kripto yang dirancang untuk menyelaraskan negara tersebut dengan kerangka kerja Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa. Namun, undang-undang tersebut kini menghadapi potensi veto presiden dan perselisihan regulasi yang sedang berlangsung yang dapat menunda atau menggagalkan implementasi.
Apa yang dilakukan RUU tersebut
RUU tersebut mentransposisikan elemen-elemen kunci MiCA ke dalam hukum Polandia, mencakup penyedia layanan aset kripto, stablecoin, dan perlindungan investor. RUU ini bertujuan untuk menciptakan rezim lisensi tunggal sehingga perusahaan yang beroperasi di Polandia dapat melakukan passport layanan di seluruh UE. Pemungutan suara di Sejm, majelis rendah, lolos dengan mayoritas yang nyaman setelah berbulan-bulan perdebatan.
Masalah veto
Presiden Andrzej Duda belum mengambil sikap publik terhadap teks final, tetapi kantornya sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran tentang cakupan pengawasan regulasi dan kecepatan implementasi. Jika Duda memveto RUU tersebut, Sejm akan membutuhkan supermayoritas tiga perlima untuk mengesampingkannya — ambang batas yang saat ini tidak dimiliki oleh koalisi yang berkuasa. RUU ini juga telah memicu ketidaksepakatan di antara regulator mengenai badan mana yang akan mengawasi ketentuan tertentu, menambah lapisan ketidakpastian lainnya.
Perhentian berikutnya: Senat dan presiden
RUU tersebut sekarang bergerak ke Senat, majelis tinggi, di mana ia dapat menghadapi amandemen. Jika Senat membuat perubahan, RUU akan kembali ke Sejm. Setelah versi final lolos dari kedua kamar, RUU akan tiba di meja presiden. Ia kemudian memiliki 21 hari untuk menandatangani atau memveto. Para pengamat industri mengamati dengan cermat: veto akan mengirim RUU kembali ke parlemen, dan waktu akan dimulai ulang.
Senat diperkirakan akan membahas undang-undang tersebut dalam beberapa minggu mendatang. Jika lolos di sana, semua mata tertuju ke istana presiden, di mana veto akan memaksa pemungutan suara supermayoritas di Sejm — ujian politik yang mungkin belum siap dihadapi pemerintah.
