Senat AS pada hari Kamis mengesahkan resolusi yang bertujuan membatasi kemampuan Presiden Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Langkah ini, yang diajukan oleh Senator Demokrat Tim Kaine, berhasil melewati rintangan prosedural dengan dukungan dari kedua partai, sehingga memungkinkan pemungutan suara akhir dalam beberapa hari ke depan.
Apa yang Dilakukan Resolusi Ini
Resolusi ini menegaskan bahwa Kongres—bukan presiden—memiliki wewenang konstitusional untuk menyatakan perang. Resolusi ini tidak mewajibkan penarikan pasukan secara segera atau memotong pendanaan, melainkan menginstruksikan pemerintah untuk menghentikan semua permusuhan terhadap Iran kecuali Kongres secara eksplisit mengizinkan tindakan tersebut atau AS menghadapi serangan bersenjata yang mendadak. Para pendukung mengatakan undang-undang ini merupakan penghambat penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, terutama setelah serangan drone pada Januari 2020 yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani.
Argumen Kaine
Saat berbicara di lantai Senat, Kaine berargumen bahwa administrasi Trump berulang kali menghindari pembatasan kewenangan perang. “Kongres memiliki kekuatan untuk menghentikan konflik yang tidak bijaksana ini,” ujarnya, merujuk pada tidak adanya deklarasi perang resmi untuk setiap keterlibatan militer sejak 2001. Anggota Demokrat dari Virginia ini telah lama mendorong peneguhan kembali wewenang Kongres dalam menyatakan perang, dan resolusi ini merupakan upaya terbarunya.
Dukungan Bipartai—Tapi Tidak Cukup untuk Membatalkan Veto
Pemungutan suara prosedural disetujui dengan perolehan suara 51-45, dengan delapan anggota Partai Republik bergabung dengan seluruh anggota Demokrat dan independen. Namun, jumlah suara ini tidak cukup untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan guna membatalkan veto presiden. Gedung Putih telah menyatakan menentang resolusi ini, berargumen bahwa hal tersebut akan membatasi kebebasan komandan tertinggi di tengah peningkatan ketegangan dengan Iran. Sikap pemerintah menunjukkan bahwa resolusi ini akan menghadapi tantangan berat meskipun berhasil disetujui oleh Senat.
Langkah Selanjutnya
Senat diperkirakan akan menggelar pemungutan suara akhir terhadap resolusi ini minggu depan. Jika disetujui, langkah ini akan dikirim ke DPR, di mana Ketua DPR Nancy Pelosi telah menyatakan mendukung undang-undang serupa. Jadwal tindakan DPR masih belum jelas, dan presiden belum menyatakan apakah akan melakukan veto terhadap rancangan undang-undang ini jika sampai di mejanya. Saat ini, jalur resolusi ini masih tidak pasti—namun pemungutan suara Kamis lalu memberikan kemenangan jelas bagi para pendukungnya di majelis yang sering terpecah berdasarkan garis partai.
